Skip to content
DailyScope
Politik Indonesia· Korupsi· 6 jam yang lalu

KPK Pertimbangkan Opsi Jemput Paksa Nusron Wahid Usai 2 Kali Mangkir

Ringkasan AI belum tersedia — yang ditampilkan adalah cuplikan dari sumber asli.

KPK mengungkapkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mangkir dari pemanggilan kedua.

1 publisher
Sumber (2)
Waktu peristiwa (laporan paling awal)
16 Okt 2026, 07.24
Perkembangan terakhir
16 Okt 2026, 23.13
Pertama terlihat DailyScope
17 Okt 2026, 03.18
Ringkasan dibuat
—

Peristiwa terkait

  • Politik Indonesia· Korupsi· 11 jam yang lalubelum diringkas

    Direktur PT Toba Pulp Lestari Jadi Tersangka Korupsi Transfer Pricing

    Kejaksaan Agung menetapkan Direktur sekaligus Corporate Secretary PT Toba Pulp Lestari (TPL), Anwar Lawden, sebagai tersangka korupsi transfer pricing.

    CNBC Indonesia, CNN Indonesia

  • Politik Indonesia· Korupsi· 4 jam yang lalubelum diringkas

    KPK Juga Amankan Adik Bupati Klaten Saat OTT, Ini Perannya

    ANTARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang senilai Rp934 juta di dalam sebuah tong berwarna biru atas ...

    ANTARA, detikcom

  • Politik Indonesia· Korupsi· 5 jam yang lalubelum diringkas

    KPK Sita Uang Rp1 Miliar Saat OTT Bupati Klaten

    KPK menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka suap audit BPK. Suap ke BPK sempat ditunda saat ada OTT di Muara Enim.

    CNN Indonesia, detikcom

  • Politik Indonesia· Korupsi· 4 jam yang lalubelum diringkas

    Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Melangkah ke Mobil Tahanan KPK

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berjalan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). KPK menahan Hamenang bersama Kepala Perwakilan Badan...

    CNN Indonesia, detikcom, Republika

  • Politik Indonesia· Korupsi· 8 jam yang lalubelum diringkas

    KPK Gandeng Puspom TNI Usut Kasus Korupsi di BNPB

    KPK menilai pergantian pimpinan BNPB oleh Presiden Prabowo sebagai dukungan untuk pengusutan kasus korupsi dana bencana. KPK berkomitmen penegakan hukum.

    detikcom